AkarPenyebab Krisis. Dalam perspektif Ekonomi Islam, akar penyebab krisis ekonomi Kapitalisme yang utama adalah riba dengan berbagai bentuknya. Terutama dalam wujud perbankan ribawi, mata uang berbasis dolar/fiat money, pasar saham dan sektor ekonomi non-riil. Banyak ayat al-Quran melarang riba (baik ringan maupun berat).
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Fakta yang dipaparkan pada website cukup membuat masyarakat terkejut. Pasalnya di awal tahun 2023, terdapat 7,9 juta orang Indonesia masih pengangguran 05/05/23. Ditambah dengan adanya data yang diunggah oleh akun twitter 20/05/23, memaparkan data BPS Badan Pusat Statistik yang menunjukkan grafik jumlah pekerja dan lowongan kerja yang terdaftar di Indonesia. Grafik itu menyatakan bahwa jumlah lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pelamarnya sehingga mengakibatkan ketimpangan yang tentunya menyumbang angka pengangguran yang juga tinggi. Di sisi lain, BPS mengatakan bahwa angka pengangguran tahun ini sudah tergolong rendah dibandingkan tahun 2022. Jika dipikir kembali, meskipun angka pengangguran dari tahun ke tahun semakin menurun, tetapi hal tersebut tidak berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Bisa dilihat pada data yang diunggah melalui website Kementerian Keuangan KEMENKEU yang memaparkan data dari September 2022 hingga Januari 2023 terdapat 26,36 juta jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan 16/01/23. Hal ini disebabkan Indonesia mengalami inflasi besar-besaran yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, akibat perang di Ukraina. Kenaikan inflasi ini tergolong sangat tinggi selama empat dekade terakhir dibandingkan negara-negara lain. Sungguh pengangguran sebetulnya merupakan masalah serius. Sebab, pengangguran merupakan akar dari banyak masalah. Masalah ini akan melahirkan angka kriminalitas yang tinggi. Selain itu, beban yang ditanggung negara pun semakin berat karena tingginya angka pengangguran. Hal itu tentu menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak bagi suatu dikaji lebih dalam penyebab naiknya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, ternyata sistem kapitalisme lah yang menjadi pelaku utama. Hal ini dikarenakan dalam sistem kapitalisme, adanya kerjasama multipihak antara unsur pemerintah, akademisi, pebisnis, masyarakat, dan media yang bertujuan untuk mengkapitalisasi inovasi yang sudah dikembangkan menjadi suatu produk atau jasa. Dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang hanya mengandalkan swasta dalam menciptakan lapangan kerja di mana kesejahteraan pekerja tidak menjadi prioritas utama melainkan hanya mengedepankan profit atau keuntungan yang didapat di dalamnya. Itu sangat bertentangan dengan tugas pemerintah yang seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat. Ditambah dengan ketidaksesuaian fungsi negara yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menyiapkan sumber daya manusia yang handal sekaligus menciptakan lapangan kerja sesuai kebutuhan masyarakat. Realita ini sungguh menyedihkan. Bagaimana tidak, ketika masyarakat yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pada penguasa dengan harapan mereka akan sejahtera, penguasa malah berlepas tangan dalam mengurusi rakyatnya dan memberi jalur VIP kepada pihak swasta semata-mata demi keuntungan semata. Lalu ke mana lagi masyarakat akan percaya? Kemana lagi masyarakat akan mengadukan semua permasalahan ini? Satu-satunya harapan masyarakat bisa dicapai dengan Islam. Hanya dalam Islam, penguasa yang menjalankan pemerintahan berperan penting untuk menyejahterakan masyarakat. Penguasa sebagai pelayan negara yang akan mengurusi rakyat. Permasalahan kecil bahkan masalah besar sekalipun yang ada di tengah-tengah masyarakat, penguasa harus sanggup menyelesaikannya. Dalam kasus pengangguran ini, penguasa sangat berperan untuk menyediakan infrastruktur, menyiapkan sumber daya manusia yang handal, dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Islam juga mengatur apa saja yang menjadi kepemilikan negara dan kepemilikan individu. Hal itu bisa mencegah pihak asing atau swasta masuk dengan seenaknya dan mengambil apa-apa yang menjadi kepemilikan negara yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam Islam, terdapat mekanisme dalam menjamin pendapatan di tiap keluarga sehingga tidak akan ada lagi kepala keluarga yang mengeluhkan keterbatasan biaya dalam menghidupi keluarganya. Tidak akan ada lagi para ibu yang kesusahan mencari tambahan uang. Tidak akan ada lagi anak yang bingung dalam mengenyam pendidikan dikarenakan biaya yang mahal. Tidak akan ada lagi pemuda yang gundah gulana ketika memikirkan lowongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Tidak akan ada lagi....Sungguh mulia pengaturan dalam sistem Islam. Semua permasalahan yang menjerat individu, masyarakat, bahkan negara pun diatur secara penuh. Kehidupan semua masyarakat akan terjamin jika sistem islam Lihat Ilmu Sosbud SelengkapnyaA Latar Belakang Masalah. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan.Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Berbagai permasalahan tengah melanda masyarakat bangsa ini, mulai dari pengangguran, kriminalitas, korupsi, prostitusi, perdagangan anak, genk motor, penggusuran, narkoba, konflik horisontal, terorisme, hingga bencana banjir dan pakar dan ahli telah banyak mengupas masalah itu dengan sudut pandang yang beragam. Hemat penulis, berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa saat ini disebabkan oleh lima permasalahan yang menjadi akar pokok penyebab. Akar permasalahan tersebut harus segera dicarikan solusi oleh segenap komponen bangsa, agar tidak merembet pada berbagai permasalahan lain yang akan semakin sulit diatasi. Kelima akar permasalahan itu adalah sistem demokrasi, kesenjangan sosial, pemberantasan korupsi, sistem pendidikan dan pertumbuhan penduduk. 1. Demokrasi berjalan sangat liberalDemokrasi kita berjalan sangat liberal dan tidak terarah untuk kepentingan masyarakat luas. Sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat cenderung menghasilkan wakil rakyat parlemen dan pemimpin pemerintahan yang terpilih karena popularitasnya, bukan kompetensi dan para anggota parlemen lebih sibuk mengurus kepentingan partai dan pribadi daripada kepentingan masyarakat luas. Banyak undang-undang yang diperlukan, diperbaiki atau diganti tidak mendapatkan prioritas pembahasan dan perhatian yang serius. Parlemen bergerak hanya sekedarnya atau setelah ada desakan yang kuat dari masyarakat melalui unjuk rasa dan opini yang berkembang di media itu, hanya sedikit Kepala Daerah yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan memajukan daerahnya, selebihnya hanya memikirkan pribadi dan golongannya. Bahkan sudah demikian banyak Kepala Daerah yang tersangkut masalah hukum khususnya kasus korupsi. Menurut data ICW, sejak KPK didirikan tahun 2003 hingga saat ini sudah 392 Kepala Daerah dari 549 Prov/Kab/Kodya telah menjadi terpidana dan terdakwa kasus korupsi. 2. Ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang semakin tajamPembagian hasil pembangunan tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, tapi lebih banyak oleh sekelompok elit tertentu. Pembangunan infrastruktur lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah keatas, sementara masyarakat bawah sebagai penonton pembangunan. Akibatnya timbul ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin semakin sulit mendapatkan kehidupan yang kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia. Bank Dunia mencatat, tingkat ketimpangan kesejahteraan hidup orang Indonesia semakin tinggi dalam 15 tahun terakhir. Laju tingkat ketimpangannya pun paling cepat di antara negara-negara di kawasan Asia Timur. Melebarnya ketimpangan kesejahteraan tecermin dari terpusatnya akumulasi kekayaan pada minoritas penduduk Indonesia. Kondisi ini bisa menimbulkan dampak negatif berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi dan potensi konflik sosial. 1 2 3 Lihat Humaniora Selengkapnya
Akarmasalah Papua. Menentukan strategi yang paling tepat untuk mengatasi masalah keamanan di Tanah Papua dengan mengakhiri aksi-aksi kekerasan oleh siapa pun dan dengan motif apa pun tidak mudah
Ilustrasi Saya tertarik sebenarnya mencari tahu akhir-akhir ini, bagaimana sebenarnya hubungan dan kaitan Islam dan Negara. Kita juga mengetahui bahwa sebelum hadirnya fikrah-fikrah yang kita kenal hari ini, yang ingin menjadikan hukum di Indonesia menjadi hukum Islam tentunya dahulu juga ada para pendahulu kita.
– Dalam bernegara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga. Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara di atasnya sepanjang perbatasan antara dua negara yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara. Baca juga Mendagri Minta Dukungan Penguatan Patok Perbatasan di Pulau Sebatik Masalah yang terjadi di daerah perbatasan Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat beragam masalah terjadi di daerah perbatasan. Berbicara mengenai perbatasan, terdapat empat pihak yang terlibat, yakni pemerintah dua negara yang berbatasan dan rakyat dari dua negara yang tinggal di daerah perbatasan. Masalah-masalah yang masih terjadi di wilayah perbatasan di antaranya insfrastruktur pelayanan publik yang masih terbatas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, sebaran penduduk yang tidak merata, ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi di negara tetangga, dan sengketa tapal batas. Jika dikelompokkan berdasarkan isu, permasalahan-permasalah perbatasan di Indonesia ini terdiri dari isu batas teritorial yang belum disepakati di beberapa tapal batas dengan negara tetangga; isu keamanan dan kedaualatan nasional, seperti kejahatan lintas batas dan terorganisir, seperti penyelundupan, perdagangan ilegal dan garis batas yang kabur; isu lingkungan. Misalnya kerusakan ekologi dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, baik bersifat legal maupun ilegal; isu kemiskinan, keterbelakangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dialami warga Indonesia di perbatasan; isu koordinasi dan implementasi kebijakan yang tidak sesuai akibat jarak antara pemerintah daerah dan lokal yang berjauhan; isu kependudukan dan perubahan sosial, di antaranya migrasi lintas batas yang bersifat legal maupun ilegal; dan isu patriotisme dan ketahanan nasional, seperti penduduk perbatasan yang merasa dianaktirikan pemerintah. Pengembangan wilayah perbatasan Salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah perbatasan adalah dengan melakukan pengembangan di wilayah tersebut. Setidaknya, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, yakni pendekatan kesejahteraan, pendekat kerja sama, pendekatan keamanan, dan pendekatan daya saing wilayah. Pendekatan kesejahteraan Pada dasarnya, pendekatan kesejahteraan merupakan usaha yang dilakukan dengan memperhatikan pengembangan perekonomian di wiayah perbatasan. Adanya pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan negara, serta mempercepat pembangunan untuk mengejar ketertinggalan. Dengan begitu, kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan akan terwujud. Baca juga Menteri Desa PDTT Gerakan Bangga Rupiah Harus Digaungkan Apalagi di Daerah Perbatasan Pendekatan kerja sama Upaya selanjutnya adalah dengan menjalin kerja sama dengan negara lain. Salah satunya Kerja Sama Ekonomi Sub Regional KESR.KESR merupakan forum kerja sama ekonomi antarwilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis. Tujuan utama keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama sub regional, yaitu untuk menciptakan perdagangan di wilayah perbatasan guna mengangkat perkembangan sosial ekonomi wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, wilayah perbatasan yang potensial diharapkan mampu mengubah perekonomian yang awalnya hanya mengandalkan sumber daya menjadi pemrosesan tingkat tinggi dan aktivitas yang berdasarkan nonsumber daya. Beberapa kerja sama yang termasuk dalam KESR di antaranya Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle IMT-GT dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growht Area BIMP-EAGA. Pendekatan keamanan Keamanan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan ini melihat bahwa wilayah perbatasan merupakan kawasan startegis dari aspek pertahanan keamanan negara sehingga perlu diciptakan iklim yang kondusif. Pembangunan pos pengawasan lintas batas untuk mengawasi orang maupun barang di wilayah perbatasan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga aset yang berada di wilayah terdepan Indonesia. Pendekatan daya saing wilayah Pengembangan wilayah perbatasan juga dapat dilakukan melalui pendekatan daya saing wilayah. Pendekatan ini fokus pada pengembangan potensi wilayah perbatasan sehingga bisa bersaing dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing wilayah, pemerintah terlebih dulu perlu melakukan pengembangan lingkungan bisnis serta birokrasi yang mendukung di wilayah perbatasan. Hal ini dikarenakan di kawasan perbatasan, dunia bisnis belum terlalu kuat karena sebagian besar dikuasai pihak luar. Referensi Hasyim, Abdul Wahid dan Aris Subagiyo. 2017. Pengelolaan Wilayah Perbatasan. Malang UB Press. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
13Contoh Masalah Sosial di Indonesia. Written by Wida Kurniasih. Pengertian dan Contoh Masalah Sosial di Indonesia - Di dalam suatu negara atau masyarakat, pasti tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi oleh masyarakat. Ada situasi-situasi yang merugikan banyak orang dan tidak diinginkan terjadi.Halo Arum A... Kakak bantu jawab ya... Jawaban yang tepat adalah opsi D. Pembahasan Masalah yang berkaitan dengan kependudukan adalah masalah yang berkaitan dengan SDM. Masalah ini dikatakan sebagai akar/sumber dari permasalahan negara lainnya karena SDM merupakan sumber daya yang mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam perekonomian. Masalah terkait dengan kependudukan/SDM akan menimbulkan masalah lain, seperti masalah sosial kriminalitas, masalah ekonomi pengangguran, dan masalah budaya etika. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi D. kependudukan. Semoga membantu...Jikapertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. 3. Persebaran Penduduk Tidak Merata. Masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas M0Qvx.